Syarat Formasi CPNS & PPPK D3 Farmasi Terbaru Beserta Aturan Kualifikasi SE Dirjen Nakes

Ditulis Oleh Nuril Huda • Agustus 2026

Setiap kali musim rekrutmen ASN bergulir, ada satu pola yang selalu berulang di ruang tunggu layanan kefarmasian: lulusan D3 Farmasi yang sudah menyiapkan berkas jauh-jauh hari, tapi tetap gagal di tahap verifikasi hanya karena salah membaca aturan kualifikasi ijazah. Bukan karena nilai IPK rendah, bukan pula karena STR mati, melainkan karena posisi yang dilamar ternyata "tidak sejalur" dengan jenjang pendidikan yang dimiliki. Kasus semacam ini jauh lebih sering terjadi daripada yang dibayangkan, terutama sejak pemerintah memperketat pemetaan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan lewat surat edaran khusus dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Artikel ini membahas tuntas syarat pendaftaran formasi Asisten Apoteker Terampil (D3 Farmasi) di jalur CPNS dan PPPK, sekaligus mengurai isi Surat Edaran Dirjen Nakes yang menjadi dasar hukum pembatasan kualifikasi tersebut — termasuk mengapa lulusan Sarjana Farmasi maupun Apoteker tidak diperkenankan mendaftar pada formasi yang diperuntukkan bagi lulusan vokasi D3.

Daftar Isi

1. Kebutuhan Formasi Asisten Apoteker Terampil dalam Seleksi CASN
2. Persyaratan Administrasi Utama Pendaftaran CPNS dan PPPK
3. Penjelasan Aturan SE Dirjen Nakes Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Kualifikasi
4. Mengapa Lulusan S1 Farmasi Dilarang Mendaftar Formasi D3?
5. Tahapan Seleksi Berkas dan Kelulusan Sistem SSCASN
6. Kesalahan Umum yang Membuat Berkas Berstatus TMS
7. Tips Mempersiapkan Dokumen Sebelum Pendaftaran Resmi Dibuka
8. Kesimpulan
9. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
10. Referensi

1. Kebutuhan Formasi Asisten Apoteker Terampil dalam Seleksi CASN

Pemerintah secara rutin membuka alokasi formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik lewat skema CPNS maupun PPPK, untuk Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Terampil. Alokasi ini tersebar di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan milik negara, mulai dari Puskesmas tingkat kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), hingga rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan. Kebutuhan tenaga teknis jenjang Diploma 3 ini tergolong tinggi karena posisi ini menopang langsung operasional pengelolaan obat dan pelayanan resep harian di fasilitas kesehatan pemerintah.

Sampai artikel ini ditulis, jadwal resmi pembukaan CPNS dan PPPK untuk tahun berjalan masih dalam tahap penyusunan kebutuhan oleh Kementerian PANRB dan BKN, sehingga jumlah pasti formasi Asisten Apoteker Terampil per instansi baru bisa dipastikan setelah pengumuman resmi diterbitkan. Pola tahun-tahun sebelumnya menunjukkan formasi kesehatan — termasuk kefarmasian — selalu masuk dalam prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dasar. Karena itu, calon pelamar disarankan memantau berkala portal resmi SSCASN BKN dan kanal pengumuman Kemenkes alih-alih mengandalkan informasi tidak resmi yang beredar di media sosial.

Tren Kebutuhan Formasi dari Tahun ke Tahun

Jika dilihat dari pola rekrutmen beberapa tahun terakhir, formasi Asisten Apoteker Terampil selalu masuk dalam daftar kebutuhan tenaga kesehatan yang diajukan instansi daerah, meski jumlahnya berfluktuasi mengikuti kebijakan zero growth atau minus growth pada masing-masing periode anggaran. Fluktuasi ini wajar terjadi karena penentuan jumlah formasi mempertimbangkan banyak variabel, mulai dari proyeksi pegawai yang memasuki masa pensiun, kebutuhan pelayanan publik di wilayah tertentu, hingga kemampuan keuangan negara maupun daerah pada tahun anggaran bersangkutan. Oleh sebab itu, calon pelamar sebaiknya tidak berpatokan pada jumlah kuota tahun sebelumnya sebagai jaminan pasti, melainkan sekadar gambaran arah kebijakan rekrutmen ke depan.

Yang relatif konsisten dari tahun ke tahun adalah pola penempatan: formasi D3 Farmasi paling banyak dibuka untuk mengisi kebutuhan di Puskesmas kecamatan dan RSUD kabupaten/kota, dibandingkan rumah sakit vertikal Kemenkes yang porsi formasinya cenderung lebih kecil dan lebih sering diarahkan pada jenjang Apoteker Ahli Pertama. Pola ini masuk akal karena fasilitas pelayanan primer di tingkat kecamatan justru yang paling banyak membutuhkan tenaga teknis kefarmasian untuk menopang layanan obat harian.

↑ Kembali ke Daftar Isi

2. Persyaratan Administrasi Utama Pendaftaran CPNS dan PPPK

Pelamar formasi D3 Farmasi wajib memenuhi kelengkapan dokumen administrasi awal pada portal resmi SSCASN BKN sebelum bisa melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Berikut berkas inti yang secara umum selalu diminta pada setiap periode rekrutmen tenaga kesehatan:

• Ijazah asli Diploma 3 Farmasi dari perguruan tinggi yang terdaftar dan aktif di PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi).
• Transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang memenuhi batas minimal sesuai persyaratan khusus instansi pembuka formasi.
• Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Teknis Kefarmasian yang masih berlaku, baik dalam bentuk fisik maupun e-STR seumur hidup yang diterbitkan melalui sistem registrasi resmi.
• Surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku.
• Surat keterangan sehat jasmani-rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.

Catatan: rincian dokumen tambahan (misalnya pengalaman kerja minimal untuk PPPK, atau surat keterangan tidak sedang menjalani ikatan dinas) dapat berbeda antar instansi dan antar tahun anggaran. Selalu jadikan pengumuman resmi instansi dan portal SSCASN sebagai rujukan utama, bukan artikel pihak ketiga.

↑ Kembali ke Daftar Isi

3. Penjelasan Aturan SE Dirjen Nakes Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Kualifikasi

Salah satu dasar hukum krusial yang selalu dijadikan acuan dalam verifikasi berkas CASN Tenaga Kesehatan adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan. Surat edaran ini kemudian dilengkapi dengan Surat Edaran Nomor HK.02.02/F/2181/2023 yang berisi penjelasan lebih rinci atas beberapa poin yang sebelumnya menimbulkan pertanyaan di lapangan.

Secara umum, SE Dirjen Nakes ini mengatur pemetaan kualifikasi pendidikan bagi calon pelamar jabatan fungsional kesehatan, agar ijazah formal yang dimiliki benar-benar sesuai dengan beban kerja teknis pada jabatan yang dilamar. Aturan ini juga menjadi rujukan bagi ketentuan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 654 Tahun 2023. Meski awalnya diterbitkan untuk konteks pengadaan PPPK tahun 2023, prinsip pemetaan kualifikasi dalam SE ini tetap menjadi rujukan baku pada proses verifikasi kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan di periode-periode rekrutmen berikutnya, sebagaimana masih tercantum pada laman FAQ resmi BKN untuk tenaga kesehatan.

Poin yang sering luput dipahami pelamar adalah bahwa SE ini tidak hanya membatasi arah "naik jenjang", tetapi juga arah "turun jenjang". Artinya, kesesuaian kualifikasi berlaku dua arah — bukan cuma soal linieritas bidang ilmu, tetapi juga soal kesetaraan level kompetensi antara jenjang pendidikan dan jenjang jabatan fungsional yang dilamar.

↑ Kembali ke Daftar Isi

4. Mengapa Lulusan S1 Farmasi Dilarang Mendaftar Formasi D3?

Berdasarkan SE Dirjen Nakes Nomor 1365 Tahun 2023, panitia seleksi CASN secara tegas melarang pelamar berkualifikasi Sarjana Farmasi (S1) maupun Apoteker untuk mendaftar pada formasi Jabatan Asisten Apoteker Terampil yang dikhususkan bagi lulusan D3 Farmasi. Larangan "downgrade" ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan konsekuensi logis dari perbedaan kategori jenjang jabatan fungsional itu sendiri: Asisten Apoteker Terampil berada pada kategori keterampilan, sedangkan S1 Farmasi maupun profesi Apoteker berada pada kategori keahlian dengan cakupan kompetensi yang berbeda — mulai dari keahlian prosedural teknis di lapangan hingga tanggung jawab analisis klinis dan keputusan farmasi yang lebih kompleks.

Pengetatan verifikasi ijazah ini berpatokan pada aturan formasi CASN untuk level 5 vokasi agar tidak terjadi diskualifikasi berkas, sekaligus menjaga agar setiap jenjang jabatan fungsional benar-benar diisi oleh kualifikasi pendidikan yang sepadan levelnya.

Konsekuensi teknisnya cukup keras: jika pelamar berlatar S1 Farmasi atau Apoteker nekat mengunggah ijazah tersebut untuk melamar formasi D3, sistem verifikasi otomatis SSCASN akan langsung menandai status "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS) pada tahap seleksi administrasi, tanpa perlu menunggu verifikasi manual oleh panitia instansi. Hal serupa juga berlaku sebaliknya — lulusan D3 dari rumpun ilmu yang berbeda, misalnya D3 Analis Farmasi dan Makanan, juga tidak dapat melamar formasi Asisten Apoteker Terampil meski memiliki STR Tenaga Teknis Kefarmasian, karena kompetensi keilmuannya berada di ranah laboratorium farmasi-makanan, bukan pelayanan kefarmasian klinis.

Perbandingan Singkat Kategori Jenjang

Kualifikasi Pendidikan	Kategori Jenjang	Jabatan yang Sesuai
D3 Farmasi	Keterampilan (vokasi)	Asisten Apoteker Terampil
S1 Farmasi	Keahlian (akademik, non-profesi)	Tidak dapat mendaftar Apoteker maupun Asisten Apoteker Terampil
Profesi Apoteker	Keahlian (profesi)	Apoteker Ahli Pertama

Sumber acuan tabel: SE Dirjen Nakes Kemenkes RI Nomor PT.01.03/F/1365/2023 dan laman FAQ resmi ASN Karier BKN — lihat bagian Referensi untuk tautan lengkap.

↑ Kembali ke Daftar Isi

5. Tahapan Seleksi Berkas dan Kelulusan Sistem SSCASN

Proses seleksi diawali dari validasi berkas otomatis oleh sistem, dilanjutkan dengan verifikasi manual oleh tim verifikator instansi pembuka formasi. Pada tahap ini, kesesuaian antara ijazah, STR, dan formasi yang dilamar diperiksa secara ketat mengacu pada SE Dirjen Nakes yang telah dibahas sebelumnya.

Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berhak melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN, yang menguji tiga komponen: Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Inteligensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Setelah dinyatakan memenuhi ambang batas SKD, pelamar melanjutkan ke Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesehatan yang menguji kemampuan teknis kefarmasian sesuai kisi-kisi yang diterbitkan Kementerian PANRB untuk jabatan Asisten Apoteker Terampil — umumnya mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, hingga dasar pelayanan farmasi klinik.

Jika pelamar keberatan atas hasil verifikasi administrasi, sistem SSCASN biasanya menyediakan masa sanggah untuk mengajukan keberatan disertai bukti pendukung. Namun perlu dicatat, masa sanggah tidak dapat digunakan untuk mengubah kualifikasi ijazah yang memang tidak sesuai dengan syarat formasi — sanggahan hanya efektif jika terjadi kesalahan teknis verifikasi, bukan ketidaksesuaian jenjang pendidikan.

Setelah Dinyatakan Lulus SKD dan SKB

Bagi pelamar yang berhasil melewati SKD dan SKB dengan nilai yang memenuhi passing grade instansi, tahapan berikutnya adalah pemeringkatan akhir berdasarkan gabungan bobot nilai SKD dan SKB. Pelamar dengan peringkat terbaik sesuai jumlah formasi yang tersedia kemudian diusulkan untuk pemberkasan akhir — meliputi pengajuan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi jalur CPNS, atau penerbitan Surat Keputusan pengangkatan bagi jalur PPPK. Pada tahap pemberkasan inilah dokumen asli kembali diperiksa ulang secara menyeluruh, sehingga kelengkapan dan keaslian ijazah, STR, serta dokumen pendukung lain tetap harus dijaga hingga proses pengangkatan resmi selesai.

Penting dipahami bahwa lolos SKD dan SKB bukan jaminan mutlak pengangkatan, karena instansi tetap berwenang membatalkan kelulusan apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data, termasuk kualifikasi pendidikan yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan SE Dirjen Nakes yang berlaku pada formasi yang dilamar.

↑ Kembali ke Daftar Isi

6. Kesalahan Umum yang Membuat Berkas Berstatus TMS

Berdasarkan pola berulang pada beberapa periode rekrutmen sebelumnya, berikut kesalahan yang paling sering menyebabkan berkas pelamar formasi D3 Farmasi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS):

• Mengunggah ijazah S1 Farmasi atau Profesi Apoteker untuk formasi yang secara eksplisit disediakan bagi D3 Farmasi.
• STR Tenaga Teknis Kefarmasian sudah kedaluwarsa dan belum diperpanjang sebelum periode pendaftaran ditutup.
• Nama program studi pada ijazah tidak sama persis dengan nomenklatur yang diminta instansi, tanpa dilengkapi surat keterangan penyetaraan dari kampus.
• Salah memilih jenis seleksi — mencoba mendaftar CPNS dan PPPK sekaligus dalam satu periode, yang menurut ketentuan Permenpan RB terbaru mengakibatkan pelamar gugur otomatis.
• Dokumen SKCK, surat sehat, atau surat bebas narkoba sudah melewati batas masa berlaku yang ditetapkan instansi pada saat pendaftaran ditutup.

↑ Kembali ke Daftar Isi

7. Tips Mempersiapkan Dokumen Sebelum Pendaftaran Resmi Dibuka

Karena verifikasi kualifikasi kini jauh lebih otomatis dan ketat, menyiapkan dokumen jauh sebelum jadwal resmi dibuka menjadi langkah yang jauh lebih aman dibanding menyicil di menit-menit akhir. Beberapa hal praktis yang bisa dilakukan calon pelamar:

• Cek status keaktifan STR Tenaga Teknis Kefarmasian melalui sistem registrasi resmi, dan ajukan perpanjangan lebih awal jika mendekati masa berakhir.
• Pastikan program studi pada ijazah terdaftar dan berstatus aktif di PDDikti — status "tidak aktif" atau "dalam pemeriksaan" pada laman PDDikti berpotensi menghambat verifikasi otomatis.
• Simpan salinan digital seluruh dokumen dalam format dan ukuran file sesuai ketentuan portal SSCASN, agar tidak terburu-buru saat proses unggah berlangsung.
• Pantau pengumuman resmi instansi secara berkala, karena kuota dan syarat khusus tiap instansi (misalnya batas usia atau pengalaman kerja untuk PPPK) bisa berbeda meski sama-sama membuka formasi Asisten Apoteker Terampil.

↑ Kembali ke Daftar Isi

8. Kesimpulan

Memahami aturan kualifikasi dalam SE Dirjen Nakes Nomor 1365 Tahun 2023 bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah penting agar calon pelamar tidak salah memilih formasi yang tidak sejalan dengan ijazah legal yang dimiliki. Bagi lulusan D3 Farmasi, kejelasan aturan ini justru menjadi keuntungan tersendiri karena formasi Asisten Apoteker Terampil memang secara khusus disediakan untuk jenjang vokasi tersebut, tanpa harus bersaing dengan pelamar S1 atau Apoteker yang mencoba "downgrade" kualifikasi. Karena ketentuan teknis semacam ini berpotensi diperbarui menyesuaikan kebijakan tahun anggaran berjalan, calon pelamar tetap disarankan mengonfirmasi detail terbaru ke instansi resmi seperti Dinas Kesehatan setempat, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), atau kampus asal sebelum pendaftaran resmi dibuka.

↑ Kembali ke Daftar Isi

9. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah lulusan S1 Farmasi bisa mendaftar formasi Asisten Apoteker Terampil dengan alasan belum ada formasi Apoteker yang cocok?

Tidak bisa. Mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor 1365 Tahun 2023, S1 Farmasi tidak dapat melamar downgrade ke Jabatan Asisten Apoteker Terampil karena berbeda kategori jenjang jabatan fungsional, meski secara keilmuan berada di rumpun yang sama.

Apakah lulusan D3 Analis Farmasi dan Makanan bisa melamar formasi Asisten Apoteker Terampil?

Tidak bisa, meskipun memiliki STR Tenaga Teknis Kefarmasian, karena kompetensi lulusan D3 Analis Farmasi dan Makanan berada di ranah laboratorium farmasi-makanan, bukan pelayanan kefarmasian yang menjadi fokus jabatan Asisten Apoteker.

Apakah e-STR seumur hidup tetap berlaku untuk pendaftaran CASN?

Pada prinsipnya berlaku, selama STR tersebut aktif dan sesuai dengan bidang kefarmasian yang dipersyaratkan. Namun status keaktifan tetap perlu dicek ulang menjelang pendaftaran, karena ketentuan teknis STR mengacu pada keputusan Menteri PANRB yang berlaku pada tahun rekrutmen bersangkutan.

Apakah boleh mendaftar CPNS dan PPPK sekaligus dalam satu periode yang sama?

Tidak boleh. Pelamar hanya diperbolehkan memilih satu jenis seleksi dalam satu periode rekrutmen; jika melanggar, peserta dinyatakan gugur otomatis oleh sistem.

Ke mana harus konfirmasi jika ada perbedaan informasi syarat formasi antar sumber?

Sebaiknya konfirmasi langsung ke instansi pembuka formasi, Dinas Kesehatan setempat, atau Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), karena aturan teknis pelaksanaan kadang mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun.

↑ Kembali ke Daftar Isi

10. Referensi

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/F/2181/2023 tentang Penjelasan SE Nomor PT.01.03/F/1365/2023.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 654 Tahun 2023 tentang Surat Tanda Registrasi dalam Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan.
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pengadaan ASN.
5. Laman resmi FAQ ASN Karier — Badan Kepegawaian Negara (BKN), sscasn2023.bkn.go.id/faqnakes.
6. Portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), sscasn.bkn.go.id.
7. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kemendikbudristek, pddikti.kemdikbud.go.id.