Apa Itu SIPA dan STRA? Kenapa Konsumen Perlu Tahu

Ditulis oleh: Nuril Huda  |  Diperbaharui: 20 Juli 2026

📋 Catatan Pembaruan — 20 Juli 2026

• Menambahkan bagian baru: pengertian STR secara umum dan perbedaannya dengan STRA, agar konsumen tidak tertukar antara dua istilah ini
• Menambahkan pengalaman pribadi penulis sebagai konsumen awam mengenai SIPA dan STRA
• Menambahkan Daftar Isi dengan navigasi cepat dan tombol lompat langsung ke tabel perbedaan SIPA-STRA
• Menambahkan 10 pertanyaan baru pada FAQ: SIP vs SIPA, apoteker industri, cara cek STR/STRA aktif, biaya STR/STRA, e-STR/e-STRA, hingga status S1 Farmasi
• Memperbarui rujukan tarif resmi PNBP STR/STRA mengacu pada PP No. 64 Tahun 2019 dan Permenkes No. 7 Tahun 2024
• Merapikan struktur H2/H3 dan membersihkan tautan yang sempat rusak akibat proses penyuntingan sebelumnya

Perbedaan SIPA dan STRA dalam pelayanan kefarmasian di Indonesia

Perbedaan SIPA dan STRA: Ringkasan Cepat Sebelum Membaca Lebih Jauh

Supaya tidak bingung dari awal, mari kita lihat dulu inti dari perbedaan SIPA dan STRA dalam satu tabel. Banyak orang yang menganggap keduanya sama, padahal fungsi, masa berlaku, dan cara pengurusannya berbeda secara mendasar.

Aspek	STRA Registrasi	SIPA Izin Praktik
Kepanjangan	Surat Tanda Registrasi Apoteker	Surat Izin Praktik Apoteker
Fungsi	Bukti kompetensi dan pengakuan profesi secara nasional	Izin melaksanakan praktik di fasilitas kefarmasian tertentu
Analogi	SIM (Surat Izin Mengemudi)	Izin Trayek / Izin Operasional Kendaraan
Diterbitkan oleh	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) / Kemenkes	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat
Masa berlaku	Seumur hidup (UU No. 17/2023)	5 tahun, wajib diperpanjang
Jumlah dokumen	Cukup 1 secara nasional	Maksimal 3 SIPA (3 tempat praktik)
Apakah wajib?	Ya — prasyarat sebelum mengurus SIPA	Ya — wajib ada untuk setiap lokasi praktik
Landasan hukum utama	UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Permenkes No. 31 Tahun 2016; Permenkes No. 11 Tahun 2025

*Sumber: UU No. 17 Tahun 2023; Permenkes No. 31 Tahun 2016; Permenkes No. 11 Tahun 2025; Surat Edaran Menkes HK.02.01/MENKES/6/2024

Tabel di atas merangkum perbedaan keduanya secara teknis. Tapi untuk benar-benar memahami mengapa ini penting bagi Anda sebagai konsumen, kita perlu membahasnya lebih dalam—termasuk bagaimana kedua dokumen ini melindungi keselamatan Anda setiap kali membeli obat di apotek.

🗣️ Pengalaman Pribadi: Dulu Saya Juga Tidak Peduli Apa Itu SIPA dan STRA

Kalau dulu ada yang bertanya "SIPA itu apa sih, STRA itu apa sih?"—jujur, saya pasti tidak tahu jawabannya. Bukan karena saya tidak pernah ke apotek, tapi karena hal itu memang tidak pernah terlintas untuk saya cari tahu. Walaupun mungkin dua kertas itu sudah terpajang di papan nama atau dibingkai di dinding, saya sendiri tidak pernah benar-benar sadar dengan keberadaannya.

Mungkin banyak yang bertanya, "kok bisa begitu? Bukankah itu hal penting untuk memverifikasi apotekernya?" Tapi begini logikanya: saya sudah berkali-kali datang ke apotek yang berbeda-beda, dan niat saya memang tidak ke sana. Saya hanya mencari obat, atau sekadar konsultasi ringan dan minta rekomendasi. Menurut saya, ini yang perlu digarisbawahi—orang biasa yang datang ke apotek, hal pertama yang dicari di papan nama hanyalah tulisan "buka" atau "tutup". Meski di bawahnya tercantum SIPA dan STRA lengkap dengan deretan angka dan huruf unik, itu adalah sesuatu yang sukar untuk benar-benar dibaca. Saya pun begitu.

Bahkan ketika ada surat SIPA dan STRA yang terpajang di dinding, secara psikologis saya berpikir, "ah, mungkin itu cuma piagam penghargaan"—sama seperti saat kita menservice HP atau alat elektronik, di mana toko-toko itu juga sering memajang sertifikat kursus atau piagam di dinding. Apakah itu benar-benar dibaca pelanggan? Tentu tidak. Yang diharapkan pelanggan hanyalah HP atau laptopnya bisa menyala kembali—tanpa perlu tahu piagam atau sertifikat apa yang dipajang si tukang servis. Pelanggan percaya pada hasil, bukan pada selembar penghargaan yang mentereng.

Saya yakin masih banyak orang dengan sifat serupa. Bukan karena acuh tak acuh, tapi karena sejak kecil kita memang sudah "didoktrin" begini: kalau sakit gigi, ke apotek; kalau HP rusak, ke tukang servis elektronik. Tidak ada yang mengajari kita untuk membaca SIPA dan STRA dulu, atau meminta surat izin, sebelum membeli obat. Rasanya kita memang tidak punya waktu untuk itu.

Lalu, kapan sebenarnya saya pertama kali tahu apa itu SIPA dan STRA? Ini ada cerita yang cukup unik—detail hari atau bulannya sudah saya lupa, tapi kejadian ini benar-benar terjadi. Waktu itu orang tua saya menyuruh saya membeli obat di apotek. Mereka hanya memberi saya sampel obat yang sudah habis dikonsumsi—sisa kaplet yang sebelumnya mereka beli sendiri—dan menyuruh saya menunjukkan sampel itu ke apotek sambil bilang, "beli obat ini."

Sesampainya di apotek, saya menyodorkan sampel obat itu ke petugas (TTK). Saya tidak langsung dilayani—dan itu wajar, karena saat itu apotek sedang ramai: ada yang cek darah, ada yang sedang konsultasi dengan apoteker, dan petugasnya terlihat sangat sibuk hilir mudik ke meja komputer, mungkin mengecek stok atau mengambilkan obat. Karena sedang menunggu di tempat baru dan tidak ada yang bisa diajak mengobrol, yang saya lakukan secara alami adalah melihat kanan-kiri, atas-bawah—entah untuk tujuan apa, saya sendiri juga tidak tahu pasti.

Posisi saya waktu itu di samping etalase kaca yang menyekat pembeli dan petugas sepanjang ruangan, dengan tembok di sisi lainnya. Pada momen itulah saya menoleh ke kanan, dan melihat dua kertas yang dilaminating serta ditempel di dinding. Sekilas saya kira itu piagam penghargaan atau sertifikat kepintaran di bidang akademik farmasi—semacam bentuk pamer prestasi agar pelanggan percaya. Tapi karena masih lama menunggu, saya mendekat dan membacanya sekilas. Ada satu tulisan paling besar di masing-masing kertas itu: yang kiri bertuliskan SIPA, yang kanan bertuliskan STRA. Sayangnya, saya belum sempat membaca lengkap kalimat panjang di dalam kurungnya—petugas keburu memanggil saya dan menyebutkan harga, dengan wajah yang terlihat cukup lelah. Obat sudah ada di kantong plastik, jadi yang saya lakukan hanya membayar, lalu pulang.

Kenapa saya tidak langsung bertanya saat itu? Pertama, saya melihat petugasnya kecapekan, jadi rasanya tidak enak. Kedua, malu—takut dikira baru "keluar dari gua", hal sesederhana itu saja tidak tahu. Tapi rasa penasaran itu tetap ada, karena kertas itu terasa agak berbeda dengan sertifikat-sertifikat yang biasa dipajang tukang servis HP. Kebetulan saat itu juga sedang ramai perbincangan soal kecerdasan buatan (AI), dan dari situlah saya akhirnya bertanya: "kok di apotek ada kertas SIPA dan STRA, itu cuma piagam atau apa?" Di sanalah saya akhirnya tahu apa itu SIPA, apa itu STRA, dan kenapa kepemilikannya wajib—apalagi setelah tahu ada saja berita soal apotek ilegal dan sejenisnya.

Sejak itu, setiap kali ke apotek, saya pasti melirik SIPA dan STRA-nya—walau hanya sekilas—sebagai bentuk verifikasi kecil ala saya sendiri.

📑 Daftar Isi

1. Tabel Perbedaan SIPA dan STRA (Ringkasan Cepat)
2. Pengalaman Pribadi Penulis
3. Apotek Bukan Sekadar Toko Obat
4. Apa Itu STRA?
5. Apa Itu STR? Bedanya dengan STRA
6. Apa Itu SIPA?
7. STRA dan SIPA: Apakah Sama?
8. Untuk Apa SIPA Dibutuhkan?
9. Berapa Maksimal SIPA yang Boleh Dimiliki?
10. Berapa Lama Masa Berlaku SIPA?
11. Syarat Membuat SIPA Apoteker
12. Berapa Biaya Pengurusan SIPA?
13. Berapa Lama Pengurusan SIPA?
14. Urus Izin SIPA di Mana?
15. Apa Bedanya SIA dan SIPA?
16. Kenapa Konsumen Wajib Peduli?
17. Langkah Mengurus SIPA via OSS-RBA
18. Menjadi Konsumen yang Cerewet dan Cerdas
19. Pertanyaan yang Sering Muncul (FAQ)
20. Daftar Pustaka

📊 Lompat ke Tabel Perbedaan SIPA & STRA

Apotek Bukan Sekadar Toko Obat

Banyak orang datang ke apotek hanya dengan satu tujuan: membeli obat lalu pulang. Tidak sedikit yang memilih apotek berdasarkan lokasi terdekat atau harga yang dianggap lebih murah. Namun di balik aktivitas yang terlihat sederhana itu, ada satu hal yang sering luput dari perhatian: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas obat yang kita beli?

Keluhan soal obat keras berlogo "K" merah yang dijual tanpa pernah bertemu apoteker bukan lagi cerita langka. Di berbagai daerah, termasuk Kota Palembang, masih ada masyarakat yang menganggap apotek tidak jauh berbeda dengan toko kelontong. Padahal apotek adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang terikat standar profesi dan tanggung jawab hukum yang sangat ketat.

Sebelum membahas STRA dan SIPA lebih jauh, ada langkah awal yang bisa Anda lakukan: pastikan apotek tempat Anda membeli obat memang beroperasi secara legal. Panduan lengkapnya bisa Anda baca di artikel Cara Cek Legalitas Apotek di Palembang.

Apa Itu STRA?

STRA adalah Surat Tanda Registrasi Apoteker. Dokumen ini membuktikan bahwa seorang individu telah resmi diakui negara sebagai apoteker yang kompeten—bukan sekadar orang yang tahu nama obat atau pernah bekerja di apotek.

Untuk mendapatkan STRA, seseorang harus menyelesaikan pendidikan Sarjana Farmasi dari perguruan tinggi terakreditasi, melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi apoteker, lulus Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI), mengucapkan sumpah jabatan, dan mendaftarkan diri ke lembaga registrasi yang berwenang.

Perubahan terpenting datang dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sebelumnya, STR (Surat Tanda Registrasi) untuk semua tenaga kesehatan—termasuk apoteker—punya masa berlaku tertentu dan harus diperpanjang berkala. Kini, berdasarkan UU tersebut, STRA berlaku seumur hidup, sepanjang pemegangnya tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Tujuannya jelas: mengurangi beban administrasi berulang agar apoteker bisa lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun satu hal perlu dipahami—memiliki STRA saja belum berarti seorang apoteker boleh langsung berpraktik di mana saja. Di sinilah SIPA berperan.

Siapa yang mengeluarkan STRA apoteker?
STRA diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) di bawah Kementerian Kesehatan. Setelah UU No. 17 Tahun 2023 berlaku, proses registrasi dilakukan melalui sistem digital nasional yang terintegrasi dengan platform SatuSehat SDMK. Apoteker yang belum memiliki STRA atau yang masih menggunakan STR lama diharuskan melakukan pemutakhiran data sesuai Surat Edaran Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024. Bagi Anda yang ingin mengurusnya, silakan ikuti tutorial teknisnya di artikel Panduan Lengkap Pemutakhiran STRA Seumur Hidup Lewat SatuSehat SDMK.

Apa Itu STR? Dan Apa Bedanya dengan STRA?

STR (Surat Tanda Registrasi) adalah istilah payung yang berlaku untuk seluruh tenaga kesehatan di Indonesia—bukan hanya apoteker. Dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga teknis kefarmasian (TTK), hingga ahli gizi, semuanya wajib memiliki STR sebagai bukti bahwa mereka telah terdaftar dan diakui secara resmi oleh negara untuk menjalankan profesinya. STR diterbitkan oleh konsil masing-masing profesi yang bernaung di bawah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), dan sejak berlakunya UU No. 17 Tahun 2023, seluruh jenis STR—termasuk STRA—berlaku seumur hidup.

Lalu di mana letak perbedaan STR dan STRA? Jawabannya sederhana: STRA adalah "STR versi apoteker." Setiap profesi kesehatan memiliki nama registrasinya sendiri-sendiri—perawat punya STR Perawat, bidan punya STR Bidan, tenaga teknis kefarmasian punya STRTTK, dan apoteker punya STRA. Jadi, STRA bukan dokumen yang berdiri sendiri di luar sistem STR, melainkan salah satu kategori di dalamnya yang khusus diperuntukkan bagi lulusan profesi apoteker.

Kenapa istilah ini sering tertukar?
Karena secara administratif dan teknis, proses pengurusan STR dan STRA memakai platform yang sama (SatuSehat SDMK dan ktki.kemkes.go.id), formatnya mirip, dan sama-sama berlaku seumur hidup. Perbedaannya hanya terletak pada profesi pemegangnya dan jalur pendidikan/ujian kompetensi yang harus ditempuh sebelum dokumen tersebut bisa diterbitkan.

Apa Itu SIPA?

SIPA adalah Surat Izin Praktik Apoteker. Jika STRA membuktikan siapa seseorang secara profesional, maka SIPA menentukan di mana ia diizinkan untuk menjalankan praktiknya.

Bayangkan seseorang memiliki SIM yang sah. Ia tetap butuh izin trayek agar bisa mengoperasikan bus dan mengangkut penumpang pada rute tertentu. Tanpa izin trayek, seluruh aktivitasnya tidak diakui secara hukum—meski kemampuan mengemudinya tidak diragukan. Logika yang persis sama berlaku pada apoteker: STRA adalah SIM-nya, SIPA adalah izin trayeknya.

SIPA diterbitkan untuk fasilitas pelayanan kefarmasian spesifik—bisa apotek, klinik, rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas distribusi seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF). Seorang apoteker diperbolehkan memiliki maksimal 3 SIPA sekaligus, artinya ia bisa berpraktik secara legal di hingga tiga tempat yang berbeda.

SIPA dikeluarkan oleh siapa?
SIPA diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah tempat apoteker akan berpraktik. Sejak diberlakukannya sistem OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach), pengajuan bisa dilakukan secara online melalui portal oss.go.id. Dinas Kesehatan tetap melakukan verifikasi dan, untuk beberapa jenis izin, melakukan kunjungan lapangan ke fasilitas terkait sebelum SIPA diterbitkan. Pelajari juga cara cek izin Apotek lewat OSS dan Dinas Kesehatan.

STRA dan SIPA: Apakah Sama?

Tidak. Keduanya berbeda secara fungsi, cakupan, dan mekanisme penerbitannya—meski keduanya wajib dimiliki oleh seorang apoteker yang ingin berpraktik secara legal. STRA adalah bukti pengakuan profesi yang berlaku secara nasional dan seumur hidup. SIPA adalah izin operasional yang berlaku untuk lokasi tertentu dengan masa berlaku terbatas. STRA menjadi syarat mutlak sebelum seorang apoteker dapat mengajukan SIPA. Tanpa STRA yang valid, permohonan SIPA tidak bisa diproses.

Untuk Apa SIPA Dibutuhkan?

SIPA memiliki beberapa fungsi hukum yang saling berkaitan. Pertama, ia menjadi dasar legalitas apoteker untuk memberikan pelayanan kefarmasian—mulai dari menyerahkan obat, memberi konsultasi, hingga mengelola stok obat di fasilitas tempatnya bekerja. Kedua, SIPA menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi sebelum sebuah apotek bisa mendapatkan Surat Izin Apotek (SIA). Ketiga, SIPA memungkinkan pemerintah memantau distribusi apoteker secara merata ke berbagai fasilitas kesehatan di seluruh wilayah.

Ketika SIPA terpasang di area yang mudah terlihat oleh konsumen, itu bukan sekadar pajangan. Ia adalah pernyataan bahwa pelayanan kefarmasian di tempat tersebut dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi terverifikasi dan legalitas yang jelas.

Ingin tahu lebih lanjut soal prospek karier, gaji, dan bagaimana regulasi SIPA memengaruhi dunia kerja apoteker di Palembang?

Baca: Gaji, Peluang, dan Masa Depan Apoteker di Palembang →

Berapa Maksimal SIPA yang Boleh Dimiliki Satu Apoteker?

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016, seorang apoteker diperbolehkan memiliki maksimal 3 (tiga) SIPA secara bersamaan. Artinya, satu apoteker bisa menjadi penanggung jawab di hingga tiga fasilitas kefarmasian yang berbeda—misalnya satu apotek, satu klinik, dan satu rumah sakit. Khusus untuk apoteker yang bekerja di fasilitas produksi atau distribusi seperti industri farmasi dan PBF, jumlah ini dibatasi hanya 1 (satu) SIPA sesuai tempatnya bekerja.

Ketentuan ini penting untuk dipahami konsumen. Ketika seorang apoteker sudah memegang 3 SIPA, ia tidak lagi bisa mengambil SIPA keempat. Setiap SIPA tambahan (SIPA kedua dan ketiga) juga mensyaratkan dilampirkannya salinan SIPA sebelumnya sebagai bukti bahwa apoteker tersebut memang sudah terdaftar secara resmi di tempat lain. Bagaimana pembagian jadwal kerjanya agar tidak bentrok secara hukum? Simak ulasannya di Aturan Multi-SIPA: Batasan, Pembagian Jam Kerja, dan Tanggung Jawab Hukum Apoteker.

⚠️ Penting untuk konsumen: Meski seorang apoteker boleh memegang hingga 3 SIPA, bukan berarti ia bisa absen dari salah satu tempat sesukanya. Berdasarkan Permenkes No. 31 Tahun 2016, apoteker wajib hadir dan memberikan pelayanan langsung kepada pasien selama fasilitas kefarmasian beroperasi. Apotek yang apotekernya hanya "nama di papan" tanpa kehadiran nyata telah melanggar regulasi yang berlaku.

Berapa Lama Masa Berlaku SIPA?

SIPA memiliki masa berlaku 5 (lima) tahun. Setelah lima tahun, apoteker wajib mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis agar tidak ada kekosongan legalitas praktik. Jika SIPA sudah kedaluwarsa saat perpanjangan SIA (Surat Izin Apotek) diajukan, maka proses akan terhenti karena SIPA harus diperpanjang terlebih dahulu.

Perlu dicatat: masa berlaku Surat Izin Apotek (SIA) juga mengikuti SIPA. Berdasarkan Permenkes No. 14 Tahun 2021 yang diperbarui melalui Permenkes No. 17 Tahun 2024, SIA berlaku maksimal 5 tahun, atau mengikuti masa berlaku SIPA apabila SIPA lebih pendek dari itu.

Syarat Membuat SIPA Apoteker

Secara umum, dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan SIPA baru adalah sebagai berikut. Persyaratan spesifik bisa sedikit berbeda antar daerah, mengingat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menambahkan ketentuan lokal.

• Fotokopi STRA yang masih berlaku (atau dilegalisir jika sudah diperpanjang ke format seumur hidup)
• Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku
• Surat pernyataan memiliki tempat praktik, atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas kefarmasian
• Surat persetujuan dari atasan langsung (jika berpraktik di fasilitas milik pemerintah atau instansi)
• Surat rekomendasi dari organisasi profesi (Ikatan Apoteker Indonesia / IAI) cabang setempat
• Pas foto terbaru berwarna ukuran 4×6 dan 3×4
• Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP (maksimal 3 bulan terakhir)
• Surat perjanjian kerja sama dengan pemilik fasilitas (jika apotek merupakan kerja sama)
• Fotokopi SIPA kesatu (untuk pengajuan SIPA kedua) atau SIPA kesatu dan kedua (untuk pengajuan SIPA ketiga)
• Bukti Satuan Kredit Profesi (SKP) yang mencukupi dari platform SatuSehat SDMK (khusus perpanjangan)

*Sumber: Permenkes No. 31 Tahun 2016; DPMPTSP berbagai daerah; Surat Edaran Menkes HK.02.01/MENKES/6/2024

Berapa Biaya Pengurusan SIPA?

Secara resmi, pengurusan SIPA melalui sistem OSS tidak dipungut biaya dari pemerintah pusat. Retribusi daerah untuk penerbitan SIPA juga di banyak kabupaten/kota ditetapkan sebesar Rp 0 (gratis).

Namun dalam praktiknya, ada beberapa biaya yang mungkin muncul di luar biaya penerbitan izin itu sendiri, antara lain biaya legalisasi dokumen, biaya pengurusan rekomendasi dari IAI cabang setempat, biaya materai untuk surat pernyataan, dan jika menggunakan jasa konsultan perizinan. Untuk mengetahui apakah daerah Anda mengenakan retribusi tertentu, sebaiknya tanyakan langsung ke Dinas Kesehatan Kota Palembang atau DPMPTSP setempat sebelum memulai proses pengajuan.

Berapa Lama Pengurusan SIPA Apoteker?

Estimasi waktu penyelesaian bervariasi tergantung daerah dan kelengkapan dokumen. Secara umum, proses pengurusan SIPA memakan waktu antara 14 hingga 20 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Beberapa daerah bahkan menetapkan standar 3 hari kerja untuk kasus tertentu.

Faktor yang paling sering membuat proses lebih lama adalah dokumen yang tidak lengkap atau STRA yang sudah tidak aktif. Karena itu, pastikan seluruh berkas—terutama STRA dan rekomendasi IAI—sudah diperbarui sebelum mengajukan.

Urus Izin SIPA di Mana?

Pengajuan SIPA dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat apoteker akan berpraktik. Sejak sistem OSS diberlakukan, pengajuan bisa dilakukan secara online melalui portal oss.go.id menggunakan akun yang telah terdaftar. Dinas Kesehatan setempat akan melakukan verifikasi dokumen, dan dalam beberapa kasus melakukan kunjungan lapangan ke fasilitas kefarmasian sebelum SIPA diterbitkan.

Khusus untuk apoteker di Kota Palembang, panduan lengkap alur pengurusannya tersedia di artikel kami: Cara Mengurus SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) di Kota Palembang.

Apa Bedanya SIA dan SIPA? Jangan Sampai Tertukar

Ini pertanyaan yang sering membingungkan, bahkan di kalangan apoteker baru sekalipun. Meski kedengarannya mirip, SIA dan SIPA adalah dua dokumen yang berbeda sasarannya: SIA adalah izin untuk sarana atau badan usaha apoteknya, sedangkan SIPA adalah izin untuk individu apotekernya.

Aspek	SIA (Surat Izin Apotek)	SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker)
Diberikan kepada	Apotek sebagai badan usaha / sarana	Individu apoteker sebagai tenaga profesi
Fungsi	Izin operasional fasilitas apotek	Izin praktik apoteker di lokasi tertentu
Masa berlaku	Maksimal 5 tahun (mengikuti SIPA)	5 tahun
Syarat keterkaitan	Membutuhkan SIPA apoteker penanggung jawab	Membutuhkan STRA yang aktif
Tanpa dokumen ini	Apotek tidak bisa beroperasi secara legal	Apoteker tidak bisa berpraktik secara legal

*Sumber: Permenkes No. 31 Tahun 2016; Permenkes No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek; Permenkes No. 14 Tahun 2021

Singkatnya: apotek yang legal harus punya SIA. Apoteker yang legal harus punya SIPA. Dan SIA tidak bisa terbit tanpa SIPA apoteker penanggung jawabnya. Keduanya wajib ada secara bersamaan agar sebuah apotek bisa beroperasi sesuai hukum.

Kenapa Konsumen Wajib Peduli?

Sebagian orang mungkin berpikir bahwa urusan STRA dan SIPA adalah urusan pemerintah atau pihak apotek. Pandangan itu tidak sepenuhnya tepat. Konsumenlah yang paling langsung terdampak jika standar pelayanan kefarmasian tidak dijalankan dengan benar.

1. Hak atas Keselamatan yang Dijamin Undang-Undang

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak masyarakat atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang maupun jasa. Obat bukan produk biasa. Kesalahan dosis, penyimpanan yang tidak tepat, atau penggunaan yang tidak sesuai bisa berdampak langsung pada kesehatan bahkan keselamatan jiwa seseorang.

Kehadiran apoteker ber-SIPA aktif di apotek bukan sekadar formalitas. Mereka memastikan obat yang diberikan sesuai kebutuhan, menjelaskan cara penggunaan yang benar, mengingatkan efek samping yang mungkin muncul, dan mencegah interaksi obat yang berbahaya. Ketika konsumen tidak mendapat akses terhadap layanan ini, hak atas keselamatan yang dijamin undang-undang berpotensi terabaikan.

2. Jaminan Keaslian dan Mutu Obat

Rantai distribusi obat memiliki aturan yang sangat ketat. Mulai dari produsen, Pedagang Besar Farmasi (PBF) resmi, hingga apotek—semuanya harus mengikuti standar agar mutu obat tetap terjaga. Apoteker adalah salah satu pengawas utama dalam rantai ini. Mereka bertanggung jawab memastikan obat diterima dari jalur distribusi resmi, disimpan pada suhu yang sesuai, dipantau masa kedaluwarsanya, dan tidak mengalami kerusakan yang bisa mengurangi efektivitasnya.

Apotek yang tidak memiliki apoteker ber-SIPA aktif juga tidak bisa mengakses jalur distribusi resmi PBF. Artinya, jika sebuah apotek beroperasi tanpa SIPA yang sah, ada pertanyaan mendasar yang perlu diajukan: dari mana obat-obatan itu berasal?

3. Dilayani Apoteker vs Tidak—Bedanya Sangat Nyata

Berdasarkan regulasi yang berlaku—Permenkes No. 31 Tahun 2016—apoteker wajib hadir dan aktif menjalankan tanggung jawabnya di fasilitas tempat ia memiliki SIPA. Bukan sekadar nama yang dipajang di papan. Apoteker yang benar-benar hadir dapat memverifikasi apakah obat yang diminta sesuai dengan kondisi yang dialami, mendeteksi kemungkinan interaksi berbahaya jika pasien sedang mengonsumsi obat lain, menjelaskan efek samping yang perlu diwaspadai, dan bahkan menolak memberikan obat keras jika tidak ada indikasi yang jelas—dan itu bukan bentuk "ribet", melainkan tanda profesionalisme.

Ingin tahu bagaimana memilih apotek yang benar-benar memenuhi standar ini? Bacalah panduan lengkapnya di artikel pillar kami:

Cara membedakan apotek yang benar-benar memenuhi standar dari yang hanya terlihat profesional di luar.

Baca: Tips Memilih Apotek Terpercaya di Palembang →

Langkah Mengurus SIPA: Alur Umum via OSS-RBA

Bagi apoteker yang ingin memahami prosesnya—atau konsumen yang ingin tahu betapa seriusnya prosedur ini—berikut alur umum pengajuan SIPA baru melalui sistem OSS-RBA yang berlaku per 2025–2026:

1

Pastikan STRA aktif Jika STRA belum diterbitkan atau masih dalam format lama, lakukan pemutakhiran terlebih dahulu melalui platform SatuSehat SDMK. STRA adalah prasyarat mutlak sebelum SIPA bisa diproses.

2

Siapkan dokumen lengkap Kumpulkan seluruh berkas yang dipersyaratkan, termasuk surat rekomendasi dari IAI cabang setempat yang masih berlaku.

3

Ajukan melalui OSS (oss.go.id) Login ke portal OSS menggunakan akun yang sudah terdaftar, pilih jenis izin SIPA, dan unggah seluruh dokumen dalam format yang ditentukan.

4

Tunggu verifikasi Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen. Jika ada kekurangan, permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi.

5

Kunjungan lapangan (jika diperlukan) Untuk beberapa kasus, Dinas Kesehatan dapat melakukan visitasi ke fasilitas kefarmasian sebelum SIPA diterbitkan.

6

SIPA terbit Setelah semua persyaratan terpenuhi dan verifikasi selesai, SIPA diterbitkan secara digital. Estimasi total waktu: 14–20 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Menjadi Konsumen yang Cerewet dan Cerdas

Saat berkunjung ke apotek—misalnya di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, KM 5, Plaju, atau wilayah lain di Kota Palembang—cobalah sesekali mengalihkan pandangan dari rak obat ke dinding ruangan. Cari tahu apakah terdapat papan nama apoteker penanggung jawab, informasi izin praktik, atau nomor SIPA yang dipasang secara terbuka.

Jika memang perlu, jangan ragu bertanya: "Apakah saya bisa bertemu atau berkonsultasi dengan apotekernya?"

Pertanyaan sederhana itu memiliki makna yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Ia menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar bahwa pelayanan kesehatan bukan sekadar transaksi. Ada standar profesi, tanggung jawab hukum, dan hak konsumen yang harus dihormati. Konsumen yang kritis bukan konsumen yang merepotkan—ia adalah salah satu alasan mengapa kualitas pelayanan kesehatan dapat terus membaik.

Pertanyaan yang Sering Muncul

Apakah SIPA wajib dimiliki semua apoteker yang berpraktik?

Ya, mutlak wajib. Berdasarkan Permenkes No. 31 Tahun 2016, setiap apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di fasilitas mana pun—apotek, klinik, rumah sakit, atau PBF—wajib memiliki SIPA aktif yang sesuai dengan tempat praktiknya. Berpraktik tanpa SIPA adalah pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023.

Berapa lama proses pengurusan SIPA sejak dokumen lengkap?

Umumnya 14 hingga 20 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Beberapa daerah menetapkan standar penyelesaian yang lebih cepat. Faktor yang paling sering memperlambat proses adalah dokumen yang tidak lengkap atau STRA yang sudah tidak aktif.

Apakah biaya pengurusan SIPA gratis?

Secara resmi, pengurusan SIPA melalui sistem OSS tidak dipungut biaya dari pemerintah pusat. Banyak daerah juga menetapkan retribusi Rp 0. Namun bisa ada biaya tambahan di luar itu, seperti legalisasi dokumen, pengurusan rekomendasi IAI, dan materai. Konfirmasi langsung ke Dinas Kesehatan setempat untuk informasi paling akurat.

Apa yang terjadi jika apotek tidak memiliki apoteker ber-SIPA aktif?

Apotek dianggap tidak memenuhi standar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan. Konsekuensinya bisa berupa pencabutan SIA (Surat Izin Apotek), putusnya akses dari jalur distribusi resmi PBF, hingga sanksi pidana bagi pemilik apotek dan apoteker yang bersangkutan sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2023. Analisis hukum lebih detail mengenai pelanggaran ini dapat Anda baca di Sanksi Hukum Apotek Tanpa Apoteker Ber-SIPA Aktif menurut UU Kesehatan No 17 Tahun 2023.

Apa bedanya SIPA dan SIP?

SIP (Surat Izin Praktik) adalah istilah payung untuk seluruh tenaga kesehatan—setiap profesi punya nama izin praktiknya sendiri: dokter punya SIP Dokter, perawat punya SIPP (Surat Izin Praktik Perawat), sedangkan apoteker punya SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker). Jadi SIPA sebenarnya adalah salah satu "jenis" SIP yang khusus berlaku untuk profesi apoteker, sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 31 Tahun 2016.

Apakah apoteker industri perlu SIPA?

Ya. Berdasarkan Permenkes No. 31 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menkes No. HK.02.02/MENKES/24/2017, apoteker yang bekerja di fasilitas produksi atau distribusi seperti industri farmasi dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) tetap wajib memiliki SIPA, hanya saja jumlahnya dibatasi maksimal 1 (satu) SIPA untuk tempat kerja tersebut—berbeda dengan apoteker di fasilitas pelayanan yang bisa memegang hingga 3 SIPA sekaligus.

Bagaimana cara cek STR aktif atau tidak?

Pengecekan status STR—termasuk STRA—bisa dilakukan secara mandiri melalui situs resmi ktki.kemkes.go.id atau laman nakes.kemkes.go.id/cek dengan memasukkan nama lengkap, NIK, atau nomor STR. Sistem akan menampilkan status registrasi dan masa berlakunya secara real-time.

Apakah STR seumur hidup gratis? Berapa biaya STR apoteker?

Tidak sepenuhnya gratis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2019 tentang tarif PNBP Kemenkes, biaya resmi penerbitan STR ditetapkan Rp300.000 untuk dokter/dokter gigi, Rp250.000 untuk apoteker, dan Rp100.000 untuk tenaga kesehatan lainnya. Sempat ada kebijakan tarif Rp0 melalui Permenkes No. 7 Tahun 2024 khusus untuk konversi STR lama menjadi STR seumur hidup pada periode transisi 2024, namun untuk pengajuan STR/STRA reguler saat ini, tarif PNBP sebesar Rp250.000 (apoteker) tetap berlaku.

Apakah e-STR bisa dicetak sendiri?

Bisa. Setelah STR terbit secara digital melalui SATUSEHAT SDMK atau portal KTKI, dokumen e-STR dapat diunduh dan dicetak mandiri dalam format PDF. Setiap e-STR dilengkapi QR code yang bisa dipindai untuk verifikasi keasliannya langsung ke sistem ktki.kemkes.go.id.

Apakah STR yang sudah mati atau kedaluwarsa masih bisa diperpanjang?

Bisa. STR yang sudah habis masa berlakunya tetap dapat diajukan pembaruan menjadi STR seumur hidup melalui portal SATUSEHAT SDMK, bahkan tanpa perlu melampirkan bukti SKP (Satuan Kredit Profesi) untuk kategori tertentu. Yang penting, data tenaga kesehatan tersebut sudah tervalidasi dalam sistem sebelum pengajuan pembaruan dilakukan.

Bagaimana cara cek STRA kita sudah aktif atau tidak secara resmi?

Caranya sama dengan pengecekan STR pada umumnya: melalui ktki.kemkes.go.id atau nakes.kemkes.go.id/cek menggunakan nama, NIK, atau nomor STRA. Bisa juga dengan memindai QR code yang tertera pada lembar STRA fisik maupun e-STRA menggunakan aplikasi pemindai QR di ponsel.

Apakah pengurusan STRA seumur hidup itu gratis? Berapa biayanya?

Untuk apoteker, tarif resmi PNBP penerbitan STRA—termasuk konversi ke status seumur hidup—adalah Rp250.000, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2019 dan disetorkan langsung melalui kode billing SIMPONI ke kas negara. Waspadai pihak yang menawarkan jasa pengurusan dengan biaya jauh di atas itu, karena prosesnya kini bisa dilakukan mandiri secara online melalui SATUSEHAT SDMK.

Apakah e-STRA yang sudah terbit bisa dicetak sendiri?

Bisa. Setelah proses tanda tangan elektronik selesai di portal SATUSEHAT SDMK, apoteker akan mendapat tombol untuk mengunduh e-STRA dalam format PDF resmi yang bisa langsung dicetak sendiri. Dokumen ini sudah sah secara hukum tanpa perlu legalisasi tambahan, meski beberapa instansi masih meminta salinan yang dilegalisir untuk keperluan tertentu seperti pengajuan SIPA.

Apakah lulusan S1 Farmasi sudah bisa langsung mengajukan STRA?

Tidak bisa. STRA hanya diterbitkan untuk mereka yang sudah menyelesaikan Program Profesi Apoteker (PSPA) setelah S1 Farmasi, lulus Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI), dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Bahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai aturan turunan UU No. 17 Tahun 2023, lulusan S1 Farmasi tanpa pendidikan profesi tidak lagi bisa mengajukan STR sama sekali untuk keperluan pelayanan kefarmasian—harus melanjutkan ke jenjang profesi apoteker terlebih dahulu.

⬆️ Kembali ke Daftar Isi 📊 Lihat Tabel Perbedaan SIPA & STRA

Yuk, Berbagi Cerita!

Apakah Anda pernah memperhatikan nomor SIPA yang terpasang di apotek langganan Anda? Atau justru pernah kesulitan menemui apoteker saat ingin berkonsultasi? Bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Semakin banyak kita berbagi, semakin cerdas kita bersama sebagai konsumen.

Daftar Pustaka

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Surat Edaran Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Rp0 (Nol Rupiah) atas Jenis PNBP Berupa Layanan Penerbitan STR. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 14 Tahun 2021. Jakarta: Kemenkes RI.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Layanan Registrasi dan Pengecekan STR Online. Diakses Juli 2026, dari ktki.kemkes.go.id.